SPLS MORUT Desak Kepastian Hukum atas Lahan di Petasia Timur – Dugaan Penguasaan dan Pengelolaan Lahan Tanpa Persetujuan Pemegang Hak Jadi Persoalan Serius
CNEWS | MOROWALI UTARA, SULAWESI TENGAH – Konflik penguasaan lahan perkebunan kelapa sawit di wilayah Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah, kembali memanas. Serikat Petani Lahan Sawit Morowali Utara (SPLS MORUT) menyatakan akan menempuh jalur hukum dengan menggugat PT ANA melalui gugatan perbuatan melawan hukum (PMH).
Langkah hukum tersebut diambil setelah berbagai upaya penyelesaian melalui mediasi tingkat desa, kecamatan, satuan tugas Forkopimda hingga pemerintah provinsi disebut tidak menghasilkan penyelesaian yang memberikan kepastian hukum bagi masyarakat pemegang Sertifikat Hak Milik (SHM).
Juru Bicara SPLS MORUT, Alexander M, yang juga menjabat Wakil Ketua Serikat, mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengikuti berbagai proses penyelesaian konflik, termasuk agenda di Pengadilan Negeri Poso pada Selasa (10/11/2026).
Menurut Alexander, persoalan utama yang diperjuangkan adalah hak masyarakat atas tanah yang diklaim telah dikuasai dan dikelola untuk perkebunan sawit selama kurang lebih 20 tahun tanpa adanya penyelesaian yang jelas dengan para pemegang hak.
TIM 9 DESA MOLINO DISOROT, PEMBAGIAN TANAH DIPERTANYAKAN
Alexander mengungkapkan, pihaknya mempertanyakan kebijakan Tim 9 Desa Molino dan proses penyelesaian yang melibatkan satuan tugas Forkopimda.
Ia menyebut, dalam sejumlah pertemuan, pemilik SHM PPAN justru diminta membagi sebagian tanahnya untuk diberikan kepada pihak lain. Bahkan, menurut keterangannya, masyarakat yang tidak menyetujui usulan tersebut diarahkan untuk menempuh gugatan ke pengadilan.
"Kami sudah menempuh berbagai upaya mediasi, mulai dari tingkat desa, kecamatan, satuan tugas Forkopimda hingga provinsi. Namun, sampai sekarang belum ada keputusan yang memberikan kepastian hukum bagi anggota kami sebagai pemegang hak atas tanah," ungkap Alexander.
Ia menegaskan, SPLS MORUT tidak ingin persoalan tersebut terus berlarut-larut tanpa kejelasan. Menurutnya, penundaan penyelesaian justru berpotensi merugikan masyarakat yang selama ini memperjuangkan hak atas tanahnya.
DOKUMEN BUPATI ANWAR HAFID JADI DASAR PERJUANGAN
Dalam keterangannya, Alexander juga mengacu pada sejumlah dokumen administrasi pemerintahan Kabupaten Morowali pada masa kepemimpinan Bupati Anwar Hafid.
Dokumen yang disebutkan antara lain:
Surat Edaran Bupati Morowali Nomor 188.5/0288/DISHUTBUN/VI/2010.
Surat Ukur Nomor 188.5/269/PTS/VI/2010.
SK Bupati Morowali Nomor 400/SK.0217/Umum/XII/2010.
Menurut SPLS MORUT, dokumen tersebut menjadi salah satu dasar pelaksanaan verifikasi masyarakat yang tidak bersedia bermitra dengan PT ANA sejak perusahaan memperoleh Izin Usaha Perkebunan (IUP) di wilayah Petasia pada 2006.
Selain itu, Alexander menyebut adanya SK Bupati Morowali Nomor 188.45/SK/184/ADPUM/IX/2013 tentang penetapan plasma di wilayah Desa Molino, yang menurut keterangannya mencakup plasma SHM PPAN, plasma SHM transmigrasi, plasma SHM rutin, dan plasma umum.
SPLS MORUT menilai dokumen-dokumen tersebut perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kedudukan hukum setiap bidang tanah dan hak masyarakat yang tercantum di dalamnya.
PERDES 2017 DIPERTANYAKAN, SHM TIDAK BOLEH DIABAIKAN
Persoalan pembagian tanah disebut telah berlangsung sejak 2017. Alexander mengatakan, saat itu anggota serikat pernah menawarkan pemberian lahan seluas 0,5 hektare untuk setiap persil sebagai bentuk itikad baik dalam mencari penyelesaian.
Namun, menurutnya, usulan tersebut ditolak oleh Agustinus Batulapa, yang disebut menjabat Ketua Koperasi Mujur Jaya Molino sekaligus Ketua Tim 9 Desa Molino.
Penolakan tersebut, menurut Alexander, didasarkan pada ketentuan Peraturan Desa (Perdes) Desa Molino tahun 2017 pada masa pemerintahan Mukhtar Banawula, yang menghendaki pembagian tanah menjadi dua bagian.
SPLS MORUT mempertanyakan dasar hukum penerapan ketentuan tersebut terhadap bidang tanah yang telah memiliki Sertifikat Hak Milik.
Bagi serikat, persoalan ini bukan sekadar perbedaan kepentingan dalam pembagian lahan, melainkan menyangkut kepastian hukum atas hak kepemilikan tanah masyarakat.
PT ANA DISOROT: DUGAAN PENGELOLAAN LAHAN TANPA PERSETUJUAN PEMEGANG HAK
Salah satu persoalan paling serius yang disampaikan SPLS MORUT adalah dugaan penguasaan dan pengelolaan lahan milik anggota serikat oleh PT ANA selama kurang lebih 20 tahun.
Alexander menuding perusahaan telah mengolah dan memanen tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di atas lahan yang diklaim merupakan milik anggota serikat, tanpa adanya perjanjian hukum maupun persetujuan dari pemegang sertifikat dan alas hak lainnya.
Ia juga mempertanyakan legalitas penguasaan lahan perkebunan oleh perusahaan, termasuk persoalan Hak Guna Usaha (HGU).
"Kami mempertanyakan bagaimana mungkin perusahaan dapat mengelola dan mengambil hasil perkebunan di atas tanah yang memiliki pemegang hak, sementara persoalan kepemilikan dan persetujuannya belum diselesaikan. Ini harus dibuka secara terang dan diperiksa berdasarkan hukum," tegas Alexander.
SPLS MORUT menyatakan akan membawa persoalan tersebut melalui gugatan PMH guna memperoleh kepastian hukum, sekaligus meminta pengujian terhadap seluruh dokumen, kebijakan, dan proses pembagian lahan yang selama ini menjadi sumber konflik.
UJI LEGALITAS, JANGAN BIARKAN KONFLIK BERLARUT-LARUT
Konflik lahan di Petasia Timur kini menjadi ujian serius bagi tata kelola perkebunan, perlindungan hak masyarakat, serta kepastian hukum di Kabupaten Morowali Utara.
Publik berhak mendapatkan penjelasan mengenai sejumlah persoalan mendasar:
Bagaimana status hukum lahan yang diklaim masyarakat sebagai pemegang SHM?
Apa dasar hukum pembagian tanah milik masyarakat melalui kebijakan desa?
Bagaimana legalitas penguasaan dan pengelolaan lahan perkebunan PT ANA, termasuk status HGU?
Apakah seluruh dokumen penetapan plasma dan proses verifikasi telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum?
Mengapa proses mediasi yang telah berlangsung bertahun-tahun belum menghasilkan penyelesaian yang diterima para pihak?
SPLS MORUT mendesak agar pemerintah daerah, instansi pertanahan, dan aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap status tanah, dokumen kepemilikan, perizinan perkebunan, serta dugaan pengelolaan lahan tanpa persetujuan pemegang hak.
Persoalan ini tidak boleh dibiarkan menjadi konflik berkepanjangan yang merugikan masyarakat. Sertifikat tanah, apabila diterbitkan secara sah, harus mendapatkan perlindungan hukum. Sebaliknya, setiap klaim kepemilikan maupun penguasaan lahan wajib diuji berdasarkan dokumen dan ketentuan perundang-undangan.
PT ANA, Tim 9 Desa Molino, Pemerintah Desa Molino, satuan tugas Forkopimda, serta pihak-pihak terkait perlu diberikan ruang untuk menyampaikan klarifikasi dan hak jawab agar pemberitaan berimbang.
Penegakan hukum harus menjadi jalan penyelesaian, bukan pembiaran. Hak masyarakat harus diperiksa, legalitas perusahaan harus diuji, dan setiap kebijakan yang berpotensi merugikan pemegang hak harus dipertanggungjawabkan sesuai hukum.
( RAN)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar