CNEWS | MEDAN – Proses tender pengadaan meteran air Perumda Tirtanadi tahun 2026 senilai sekitar Rp20 miliar menjadi perhatian publik. Pasalnya, perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang disebut mengajukan harga penawaran lebih tinggi dibandingkan peserta tender lainnya.
Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai mekanisme penilaian, transparansi pembobotan, serta dasar penetapan pemenang dalam pengadaan barang yang menggunakan anggaran perusahaan daerah.
Kepala Unit Layanan Pengadaan (ULP) Perumda Tirtanadi, Datuk Syahlafati Ichsan, memberikan penjelasan bahwa tender tahun ini menggunakan sistem nilai atau pembobotan, dengan komposisi penilaian teknis sebesar 70 persen dan harga sebesar 30 persen.
Menurutnya, mekanisme tersebut telah mengacu pada Peraturan Direksi Nomor PER-14/DIR/SMM/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Perumda Tirtanadi.
.
Namun demikian, penjelasan tersebut justru menjadi alasan penting bagi publik untuk mengetahui secara terbuka bagaimana nilai teknis setiap peserta dihitung hingga perusahaan dengan penawaran lebih tinggi akhirnya ditetapkan sebagai pemenang.
.
PENAWARAN LEBIH TINGGI MENANG, PUBLIK BERHAK MENGETAHUI DASAR PENILAIANNYA!
Datuk Syahlafati Ichsan menjelaskan bahwa penilaian teknis mencakup lima aspek, yakni ketebalan digit atau angka penunjuk meter, posisi alat justir yang dinilai lebih aman, masa garansi, hasil pengujian lembaga yang dapat dipertanggungjawabkan, serta kepemilikan laboratorium terakreditasi dari pabrik.
Ia menyebutkan, perusahaan pemenang menawarkan garansi hingga dua tahun, sedangkan selama ini garansi yang diberikan umumnya satu tahun
.
Menurut pihak ULP, kelima komponen tersebut menjadi pertimbangan dalam menentukan nilai teknis peserta.
Dengan demikian, peserta yang menawarkan harga paling rendah belum tentu memperoleh nilai kombinasi tertinggi.
Meski demikian, persoalan yang perlu dijawab bukan hanya apakah sistem pembobotan diperbolehkan, melainkan apakah penerapannya benar-benar objektif, terukur, konsisten, dan dapat diuji melalui dokumen evaluasi.
Publik perlu mengetahui rincian nilai teknis dan harga masing-masing peserta, berikut berita acara evaluasi dan dasar penetapan pemenang sesuai ketentuan keterbukaan informasi yang berlaku.
HPS Rp23,18 MILIAR, KEWAJARAN HARGA JANGAN HANYA BERHENTI PADA BATAS PAGU!
Dalam keterangannya, Kepala ULP menyebutkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) pengadaan meteran air tersebut sebesar Rp23.180.030.544 dengan harga satuan Rp554.344.
Menurutnya, peserta tender memiliki hak menentukan harga penawaran sepanjang tidak melampaui HPS yang telah ditetapkan.
Ia juga menjelaskan bahwa HPS digunakan sebagai pembanding untuk menilai kewajaran harga, batas tertinggi penawaran yang sah, serta dasar perhitungan jaminan penawaran dan jaminan pelaksanaan.
Namun, perlu ditegaskan bahwa penawaran di bawah HPS tidak otomatis membuktikan harga tersebut paling efisien. Sebaliknya, penawaran yang lebih tinggi juga harus dapat dijelaskan kewajarannya berdasarkan spesifikasi, kualitas, garansi, dan hasil evaluasi.
Dalam pengadaan bernilai miliaran rupiah, efisiensi tidak boleh hanya menjadi istilah administratif. Setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan secara teknis maupun ekonomis.
ULP MENYATAKAN TENDER TERBUKA, DOKUMEN EVALUASI PERLU DIUJI!
Datuk Syahlafati Ichsan juga menyampaikan bahwa pengumuman tender dilakukan melalui papan pengumuman Kantor Pusat Perumda Tirtanadi, website, serta aplikasi e-procurement.
Ia menegaskan bahwa informasi tender diumumkan secara terbuka agar dapat diakses masyarakat.
Akan tetapi, keterbukaan pengumuman tidak boleh disamakan dengan keterbukaan seluruh proses evaluasi.
Transparansi yang sesungguhnya harus memungkinkan proses penilaian dipertanggungjawabkan, mulai dari persyaratan teknis, pemberian skor, penilaian harga, hingga penetapan pemenang.
PUBLIK DORONG KETERBUKAAN, JANGAN ADA RUANG ABU-ABU DALAM PENGADAAN UANG PERUSAHAAN DAERAH!
Publik memandang pengadaan meteran air senilai sekitar Rp20 miliar tersebut layak mendapat perhatian dan pengawasan publik.
Ada sejumlah hal yang perlu diperjelas oleh manajemen Perumda Tirtanadi dan ULP:
Berapa jumlah peserta yang mengikuti tender dan berapa harga penawaran masing-masing?
Berapa nilai teknis dan nilai harga yang diperoleh setiap peserta?
Bagaimana rincian pemberian bobot 70 persen untuk teknis dan 30 persen untuk harga?
Apa dasar penilaian objektif terhadap lima komponen teknis?
Apakah seluruh dokumen pengujian dan sertifikasi laboratorium telah diverifikasi?
Bagaimana perbandingan harga meteran, kualitas, spesifikasi, dan masa garansi antara pemenang dan peserta lainnya?
Apakah hasil evaluasi dan penetapan pemenang telah melalui pemeriksaan serta persetujuan sesuai prosedur internal?
Pertanyaan tersebut penting untuk memastikan bahwa sistem pembobotan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga diterapkan secara adil dan memberikan manfaat terbaik bagi perusahaan serta pelanggan.
MANAJEMEN TIRTANADI DITUNTUT MEMASTIKAN AKUNTABILITAS
Pengadaan meteran air bukan sekadar persoalan memenangkan tender. Meteran merupakan perangkat penting dalam pelayanan air minum dan berkaitan langsung dengan pengukuran pemakaian pelanggan.
Karena itu, kualitas, akurasi pengukuran, ketahanan alat, jaminan purna jual, serta kewajaran harga harus menjadi perhatian utama.
Manajemen Perumda Tirtanadi perlu memastikan bahwa keputusan pengadaan benar-benar memberikan manfaat jangka panjang, bukan hanya memenuhi persyaratan dokumen.
Apabila seluruh proses telah sesuai ketentuan, keterbukaan dokumen pendukung dan penjelasan terukur justru akan memperkuat kepercayaan publik.
Sebaliknya, apabila ditemukan ketidaksesuaian dalam proses evaluasi, hal tersebut harus ditindaklanjuti melalui mekanisme pemeriksaan yang berlaku.
PENUTUP: HAK PUBLIK BERTANYA, KEWAJIBAN PENGELOLA MENJAWAB!
Tender meteran air Perumda Tirtanadi senilai sekitar Rp20 miliar kini menjadi ujian transparansi dan akuntabilitas pengadaan perusahaan daerah.
Pernyataan ULP bahwa sistem pembobotan 70 persen teknis dan 30 persen harga telah sesuai ketentuan perlu didukung bukti evaluasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
CNEWS menegaskan, bukan soal siapa yang menang atau siapa yang menawarkan harga paling rendah. Persoalan utamanya adalah apakah pemenang benar-benar ditetapkan melalui proses yang objektif, transparan, kompetitif, dan memberikan nilai terbaik bagi perusahaan daerah.
Jangan sampai sistem pembobotan hanya dipahami sebagai alasan administratif. Setiap rupiah pengadaan harus memiliki dasar, setiap penilaian harus dapat diuji, dan setiap keputusan harus dapat dipertanggungjawabkan.
CNEWS membuka ruang klarifikasi kepada Direksi Perumda Tirtanadi, ULP, panitia pengadaan, serta peserta tender untuk memberikan penjelasan dan hak jawab. ( AJB)
CNEWS | MENGGALI INFORMASI BERSAMA RAKYAT.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar