TAMBANG ILEGAL MASRAWI PAPUA BARAT DISOROT! YERRY DESAK MENHAN DAN SATGAS PKH TAK SEKADAR CEK LOKASI, TUTUP AKTIVITAS DAN USUT PIHAK YANG DIDUGA TERLIBAT
CNEWS | MANOKWARI, PAPUA BARAT — Aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di kawasan Masrawi, Papua Barat, kembali terus menjadi sorotan masyarakat. Kerusakan lingkungan dan hutan yang dikhawatirkan semakin meluas, ditambah dugaan penggunaan ratusan unit alat berat jenis excavator, memunculkan desakan agar pemerintah melakukan penindakan tegas dan menyeluruh.
Masyarakat Peduli Papua yang tergabung dalam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Wadah Generasi Anak Bangsa (WGAB), melalui aktivis Yerry Basri Mak, S.H., M.H., menyatakan dukungan terhadap kunjungan Menteri Pertahanan RI bersama Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH), sejumlah dosen dari Jakarta, dosen Universitas Papua (UNIPA), serta Pemerintah Kabupaten Manokwari untuk meninjau langsung lokasi tambang yang dipersoalkan tersebut.
Yerry menegaskan, kunjungan pemerintah dan tim terkait harus menjadi momentum untuk mengungkap persoalan pertambangan di Masrawi secara menyeluruh, bukan sekadar kegiatan peninjauan lapangan tanpa tindak lanjut konkret.
"Saya sangat mendukung langkah Menteri Pertahanan RI dan Satgas PKH turun langsung mengecek keberadaan aktivitas tambang yang diduga ilegal di Masrawi, Papua Barat. Namun, jangan sampai hanya sebatas datang, melihat kondisi lapangan, kemudian persoalan ini kembali dibiarkan," tegas Yerry.
Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan menemukan adanya aktivitas pertambangan tanpa izin atau pelanggaran ketentuan hukum, pemerintah harus segera mengambil tindakan sesuai peraturan perundang-undangan.
Ia mendesak agar seluruh aktivitas pertambangan yang terbukti ilegal dihentikan, penggunaan alat berat ditertibkan, serta pihak-pihak yang terbukti terlibat diproses secara hukum tanpa pandang bulu.
DUgaan KETERLIBATAN OKNUM HARUS DIUNGKAP
Yerry juga menyoroti dugaan adanya oknum tertentu yang bermain di balik aktivitas pertambangan di kawasan Masrawi. Namun, dugaan tersebut menurutnya harus dibuktikan melalui penyelidikan aparat penegak hukum secara profesional dan transparan.
"Jangan sampai ada pihak yang merasa kebal hukum. Jika benar terdapat oknum yang membekingi, memfasilitasi, atau mengambil keuntungan dari aktivitas tambang ilegal ini, aparat harus berani mengungkap dan memprosesnya berdasarkan bukti hukum," ujarnya.
Ia menilai, persoalan pertambangan tidak boleh hanya dilihat dari aspek ekonomi, tetapi juga harus mempertimbangkan dampak ekologis, kelestarian hutan, keberlangsungan lingkungan hidup, serta hak masyarakat Papua atas ruang hidup yang aman.
JANGAN BIARKAN HUTAN PAPUA MENJADI KORBAN
WGAB meminta pemerintah pusat, Satgas PKH, aparat penegak hukum, dan instansi lingkungan hidup melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap legalitas pertambangan, dokumen perizinan, keberadaan alat berat, dampak kerusakan lingkungan, serta pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Yerry menegaskan, masyarakat membutuhkan tindakan nyata, bukan sekadar kunjungan dan pernyataan di lapangan.
"Kalau memang ditemukan pelanggaran, hentikan aktivitasnya, tindak pihak yang bertanggung jawab, dan pulihkan lingkungan yang telah rusak. Jangan tunggu sampai kerusakan hutan semakin parah baru pemerintah bertindak," tutupnya.
Masyarakat kini menantikan hasil pemeriksaan dan langkah konkret pemerintah. Penegakan hukum yang transparan, pemeriksaan independen, serta keterbukaan hasil investigasi menjadi penting agar persoalan tambang di Masrawi tidak berhenti sebagai sorotan sesaat, melainkan dituntaskan sesuai hukum yang berlaku. ( Tim)
CNEWS BERSAMA RAKYAT MENGGALI INFORMASI MENGAWAL KEADILAN DAN KEBENARAN.

Tidak ada komentar:
Posting Komentar