Praktisi Hukum P-Anhaz: Putusan MK dan MA Harus Dihormati, tetapi Hak Mencari Keadilan Tetap Terbuka. DPR Diminta Tidak Mengubah Proses Hukum Menjadi Komoditas Politik.
CNEWS | Kalimantan – Polemik legalitas dokumen penyetaraan pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memasuki babak baru. Di tengah menguatnya wacana hak angket hingga pemakzulan di DPR RI, muncul analisis hukum mengenai kemungkinan Gibran menempuh langkah perlawanan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Praktisi Hukum P-Anhaz, Nidia Candra, SH, dalam telaah hukumnya menilai, persoalan tersebut tidak boleh dilihat semata-mata dari perspektif politik. Masih terdapat aspek hukum administrasi negara yang perlu dicermati, terutama apabila pejabat pemerintah menerbitkan keputusan administratif baru sebagai tindak lanjut putusan pengadilan.
Menurutnya, langkah hukum yang mungkin ditempuh Gibran perlu dipahami secara cermat, mulai dari kedudukan hukum (legal standing), objek sengketa, kepentingan yang dirugikan, hingga mekanisme perlawanan pihak ketiga.
SK PENCABUTAN BISA MENJADI PERSOALAN HUKUM BARU
Nidia menjelaskan, apabila Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud menerbitkan keputusan pencabutan Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan Nomor 9149/D.D1/KS/2019 tanggal 6 Agustus 2019 sebagai pelaksanaan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026, keputusan administratif tersebut perlu dianalisis dari perspektif hukum tata usaha negara.
Menurutnya, keputusan pencabutan yang diterbitkan pejabat pemerintahan dapat menjadi objek sengketa TUN apabila memenuhi unsur keputusan tata usaha negara, menimbulkan akibat hukum, serta terdapat pihak yang mempunyai kepentingan langsung dan dirugikan.
Dalam konteks ini, Gibran berpotensi mempertimbangkan gugatan terhadap keputusan administratif tersebut apabila dapat membuktikan adanya kepentingan hukum yang dirugikan dan memenuhi persyaratan hukum acara PTUN.
Namun, perlu ditegaskan bahwa penerbitan SK pencabutan tidak otomatis membuat keputusan itu dapat dibatalkan. Pengadilan tetap harus menilai kewenangan pejabat, prosedur penerbitan, substansi keputusan, serta apakah gugatan tersebut dapat diterima menurut hukum.
PUTUSAN MK DAN MA HARUS DIBACA SECARA UTUH
Dalam telaahnya, Nidia juga menyoroti dua putusan yang menjadi pusat polemik nasional.
Pertama, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026. Berdasarkan uraian yang disampaikan, permohonan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard) karena persoalan kedudukan hukum pemohon.
Kedua, Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026 yang dalam salah satu amar putusannya menyatakan batal Surat Keterangan Dirjen Dikdasmen Kemendikbud Nomor 9149/D.D1/KS/2019 dan memerintahkan pencabutan serta pemusnahannya.
Nidia menilai, kedua putusan tersebut harus dibaca berdasarkan amar dan pertimbangan hukum secara utuh.
Ia menegaskan, tidak tepat apabila setiap putusan yang berkaitan dengan dokumen pendidikan langsung ditarik menjadi kesimpulan bahwa jabatan Wakil Presiden otomatis tidak sah.
Putusan mengenai dokumen administrasi pendidikan dan keputusan mengenai pemberhentian Wakil Presiden merupakan dua persoalan hukum yang memiliki objek, kewenangan, serta mekanisme konstitusional berbeda.
Dengan demikian, siapa pun yang menggunakan kedua putusan tersebut sebagai dasar tuntutan politik harus mampu menjelaskan hubungan hukumnya dengan ketentuan pemberhentian Wakil Presiden dalam UUD 1945.
PERLAWANAN PIHAK KETIGA: ADA JALAN HUKUM, TETAPI TIDAK OTOMATIS
Salah satu aspek yang menjadi perhatian Nidia adalah kemungkinan penggunaan mekanisme perlawanan pihak ketiga dalam hukum acara PTUN.
Ia mengaitkan hal tersebut dengan prinsip perlindungan hukum bagi masyarakat terhadap tindakan pemerintahan sebagaimana dikembangkan oleh Philipus M. Hadjon, yakni perlindungan hukum preventif dan represif.
Perlindungan preventif memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan keberatan sebelum keputusan definitif diterbitkan. Sementara perlindungan represif memberikan kesempatan untuk mencari penyelesaian melalui lembaga peradilan.
Dalam konteks perlawanan pihak ketiga, Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahannya memberikan ruang bagi pihak ketiga yang kepentingannya dirugikan oleh pelaksanaan putusan berkekuatan hukum tetap.
Namun, terdapat persyaratan penting. Pihak ketiga tersebut harus belum pernah ikut serta atau diikutsertakan dalam proses pemeriksaan perkara dan mempunyai kepentingan yang benar-benar dirugikan oleh pelaksanaan putusan.
Perlawanan diajukan kepada pengadilan yang memutus perkara pada tingkat pertama.
Nidia menilai, ketentuan tersebut patut dikaji apabila Gibran memenuhi seluruh persyaratan sebagai pihak ketiga yang dirugikan.
Meski demikian, perlawanan pihak ketiga bukanlah jalan untuk membatalkan putusan MA secara otomatis. Perlawanan tersebut juga tidak dengan sendirinya menangguhkan pelaksanaan putusan, kecuali terdapat penetapan penundaan sesuai ketentuan hukum.
Di sinilah diperlukan kecermatan tim penasihat hukum Gibran dalam menentukan instrumen hukum yang tepat.
Perlu dibedakan antara gugatan terhadap SK pencabutan yang baru diterbitkan dengan perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan pengadilan. Keduanya memiliki dasar hukum, objek, dan persyaratan yang berbeda.
JANGAN KELIRU MENYAMAKAN SENGKETA TUN DENGAN SENGKETA PEMILU
Nidia juga memberikan perbandingan dengan sengketa pemilu dan pilkada, ketika KPU menerbitkan keputusan administratif sebagai tindak lanjut putusan pengadilan.
Akan tetapi, ia mengingatkan bahwa tenggang waktu pengajuan gugatan tidak dapat disamaratakan.
Dalam sengketa TUN pada umumnya, Pasal 55 UU Peradilan TUN mengatur tenggang waktu 90 hari untuk mengajukan gugatan, dengan perhitungan yang harus memperhatikan kedudukan dan kapan keputusan diketahui atau diterima oleh pihak yang bersangkutan sesuai ketentuan hukum.
Sementara itu, sengketa proses atau hasil pemilu tertentu mempunyai mekanisme dan tenggang waktu khusus.
Karena itu, peluang hukum Gibran harus ditentukan berdasarkan karakter keputusan yang disengketakan, bukan sekadar meniru mekanisme sengketa pemilu yang memiliki aturan tersendiri.
MENGHADAP PRESIDEN BELUM BERARTI LANGKAH POLITIK ATAU HUKUM
Terkait kabar Gibran menemui Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pendapat, Nidia berpandangan bahwa pertemuan tersebut belum dapat ditafsirkan sebagai keputusan politik ataupun langkah hukum yang telah resmi ditempuh.
Meminta masukan kepada Presiden tidak otomatis menjadi tindakan hukum maupun pernyataan politik yang mempunyai akibat hukum.
Publik perlu membedakan antara komunikasi politik, konsultasi pribadi, dan tindakan hukum formal yang harus dibuktikan melalui dokumen serta prosedur resmi.
Jangan sampai sebuah pertemuan yang belum memiliki konsekuensi hukum justru dibangun menjadi spekulasi politik yang semakin memperkeruh keadaan.
HAK ANGKET DAN PEMAKZULAN BUKAN ALAT TEKAN POLITIK
Di sisi lain, wacana penggunaan hak angket dan hak menyatakan pendapat DPR RI dalam merespons persoalan tersebut juga menjadi perhatian.
Nidia menegaskan, DPR memang memiliki kewenangan konstitusional untuk menjalankan fungsi pengawasan dan menggunakan instrumen politik sesuai peraturan perundang-undangan.
Namun, proses pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan tekanan opini publik, perbedaan tafsir terhadap putusan pengadilan, ataupun kepentingan politik kelompok tertentu.
Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, maupun apabila terbukti tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.
Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme konstitusional pemberhentian tersebut.
DPR harus terlebih dahulu menjalankan mekanisme pengawasan dan menyampaikan pendapat sesuai persyaratan konstitusional. Selanjutnya, Mahkamah Konstitusi wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut.
Permintaan kepada MK harus didukung sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari jumlah seluruh anggota DPR.
MK wajib memutus pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.
Apabila MK memutuskan bahwa pendapat DPR terbukti, DPR meneruskan usul pemberhentian kepada MPR untuk diputus dalam sidang paripurna sesuai ketentuan UUD 1945.
Dengan demikian, hak angket, hak menyatakan pendapat, pemeriksaan MK, dan keputusan MPR merupakan tahapan yang berbeda. Tidak satu pun dapat dipotong atau dilompati hanya karena adanya desakan politik.
PENEGASAN: NEGARA HUKUM BUKAN NEGARA OPINI
Nidia Candra, SH, menilai persoalan Gibran harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang tersedia, bukan dengan membangun kesimpulan politik sebelum seluruh proses hukum dijalankan.
Putusan pengadilan wajib dihormati dan dilaksanakan. Namun, hak pihak yang merasa dirugikan untuk mencari perlindungan hukum juga harus dihormati sepanjang memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan.
Di sisi lain, peluang mengajukan gugatan bukan berarti pihak yang menggugat pasti menang. Demikian pula, penggunaan hak konstitusional DPR bukan berarti pemberhentian Wakil Presiden dapat dilakukan tanpa pembuktian dan prosedur sebagaimana diatur UUD 1945.
Negara hukum tidak boleh tunduk kepada kepentingan politik, tetapi juga tidak boleh menjadikan celah hukum sebagai alat untuk menghindari kewajiban menjalankan putusan pengadilan.
Persoalan ini membutuhkan keterbukaan dokumen, kepastian hukum, argumentasi yuridis yang dapat diuji, serta sikap objektif seluruh lembaga negara.
Pada akhirnya, yang harus dijaga bukan kepentingan pribadi Gibran, bukan pula kepentingan kelompok politik yang ingin menjatuhkannya, melainkan wibawa konstitusi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Demikian telaah hukum lanjutan disampaikan oleh Praktisi Hukum P-Anhaz, Nidia Candra, SH.
Reporter: Amir N Hamzah
Tidak ada komentar:
Posting Komentar