CNEWS | SERDANG BEDAGAI, SUMATERA UTARA — Transparansi pengelolaan Dana Desa di Kabupaten Serdang Bedagai (Sergai), Sumatera Utara, menuai sorotan tajam. Masyarakat mengeluhkan sulitnya memperoleh informasi mengenai pencairan anggaran, pelaksanaan program, hingga laporan realisasi Dana Desa tahun anggaran 2026.
Persoalan ini bukan sekadar keterlambatan penyampaian informasi. Lebih jauh, kondisi tersebut memunculkan pertanyaan serius: mengapa masyarakat sebagai penerima manfaat sekaligus pengawas anggaran publik justru kesulitan mengetahui ke mana dan untuk apa Dana Desa digunakan?
Anggaran Dana Desa bersumber dari keuangan negara. Karena itu, pengelolaannya wajib mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat
.
Namun, sejumlah warga mengaku belum mendapatkan penjelasan yang memadai ketika menanyakan pencairan Dana Desa kepada kepala desa. Jawaban yang kerap diterima hanya sebatas, “belum keluar” atau “belum cair”.
Jawaban singkat tersebut dinilai tidak cukup. Masyarakat membutuhkan informasi yang jelas, bukan sekadar pernyataan tanpa kepastian mengenai tahapan pencairan, besaran anggaran, program yang direncanakan, serta realisasi kegiatan.
KASI PMD KECAMATAN AKUI TUGAS VERIFIKASI DAN REKOMENDASI
Menanggapi mekanisme pencairan Dana Desa, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kecamatan, T. Sinaga, menjelaskan bahwa pihak kecamatan bertugas melakukan verifikasi persyaratan administrasi sebelum menerbitkan rekomendasi camat untuk diteruskan kepada Dinas PMD.
“Bang, untuk pencairan DD, kami di kecamatan memverifikasi syarat pencairan dana seperti APBDes dan laporan realisasi. Aku selaku Kepala Seksi PMD Kecamatan bertugas menerbitkan rekomendasi camat untuk diajukan ke Dinas PMD,” jelas T. Sinaga.
Mengenai kepastian waktu pencairan, ia menyebutkan bahwa pihak kecamatan mengikuti ketentuan regulasi yang berlaku dan tidak mengetahui secara pasti tanggal pencairan setiap desa.
“Kalau pencairan kapan tepatnya, kami hanya mengetahui sesuai regulasi, Bang. Tahap I itu paling lama di bulan Juni per semester enam bulan. Tahap II itu paling cepat bulan April setelah DD tahap I dilaksanakan,” ungkapnya.
T. Sinaga juga menyampaikan bahwa monitoring terhadap desa dilakukan secara berkala untuk mengetahui perkembangan pencairan dan pelaksanaan kegiatan.
“Kami akan melakukan monitoring ke desa per semesternya. Nah, di situlah nanti kami bisa melihat anggarannya sudah cair yang mana dan sudah dilaksanakan yang mana,” tandasnya.
Pernyataan tersebut memperlihatkan adanya mekanisme verifikasi dan monitoring di tingkat kecamatan. Namun, pertanyaan mendasar tetap muncul: bagaimana masyarakat dapat mengetahui perkembangan pencairan dan realisasi anggaran tanpa harus menunggu monitoring berkala?
UU KIP: MASYARAKAT PUNYA HAK TAHU, BUKAN SEKADAR MENUNGGU
Keterbukaan informasi bukan kemurahan hati kepala desa, melainkan kewajiban badan publik sesuai ketentuan perundang-undangan.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan jaminan kepada masyarakat untuk memperoleh informasi publik.
Informasi mengenai perencanaan, penganggaran, program kegiatan, dan realisasi penggunaan Dana Desa harus dapat diakses sesuai ketentuan yang berlaku.
Jangan sampai masyarakat hanya diminta percaya kepada pemerintah desa, sementara informasi mengenai penggunaan uang negara sulit diperoleh.
Dana Desa bukan milik pribadi kepala desa. Jabatan kepala desa bukan alasan untuk membatasi hak masyarakat memperoleh informasi.
Transparansi harus dibuktikan melalui dokumen, data, papan informasi, laporan realisasi, dan keterbukaan terhadap pertanyaan masyarakat.
Jika informasi tidak disampaikan secara memadai, ruang pengawasan publik menjadi lemah dan berpotensi memunculkan kecurigaan di tengah masyarakat.
TAHUN ANGGARAN 2026, KEGIATAN DESA DIPERTANYAKAN
Sorotan semakin menguat ketika masyarakat mempertanyakan bentuk kegiatan yang dilaksanakan pemerintah desa sepanjang tahun 2026.
Warga mengaku kesulitan mengetahui program apa saja yang berjalan, terutama terkait penggunaan Dana Desa apabila tidak terlihat adanya kegiatan pembangunan fisik sebagaimana tahun-tahun sebelumnya.
Masyarakat tentu berhak mempertanyakan apakah anggaran dialokasikan untuk pembangunan, pemberdayaan masyarakat, kegiatan sosial, pelayanan publik, atau program prioritas lainnya.
Tidak adanya pembangunan fisik yang terlihat bukan otomatis berarti tidak ada kegiatan. Namun, pemerintah desa tetap berkewajiban memberikan penjelasan mengenai program dan realisasi anggarannya.
Karena itu, masyarakat mendesak agar setiap desa membuka informasi sekurang-kurangnya mengenai:
APBDes tahun anggaran 2026.
Besaran Dana Desa yang diterima dan tahapan pencairannya.
Rincian program serta kegiatan yang dianggarkan.
Nilai anggaran masing-masing kegiatan.
Laporan realisasi penggunaan anggaran.
Bukti pelaksanaan kegiatan fisik maupun nonfisik.
Informasi tersebut harus tersedia melalui papan informasi desa, kantor desa, maupun media digital yang mudah diakses masyarakat.
DINAS PMD SERGAI JANGAN TUTUP MATA, EVALUASI TRANSPARANSI DESA!
Masyarakat meminta Dinas PMD Kabupaten Serdang Bedagai dan seluruh pemerintah kecamatan tidak hanya berfokus pada kelengkapan administrasi pencairan, tetapi juga memastikan keterbukaan informasi kepada masyarakat berjalan sebagaimana mestinya.
Dinas PMD perlu memberikan penjelasan mengenai mekanisme pencairan Dana Desa tahun 2026, tahapan penyaluran, serta saluran resmi untuk mengetahui status pencairan dan realisasi anggaran setiap desa.
Kepala desa juga diminta tidak menjadikan alasan belum cair sebagai jawaban tunggal ketika masyarakat meminta informasi. Penjelasan harus disertai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
Pengawasan Dana Desa bukan hanya urusan pemerintah, inspektorat, atau aparat penegak hukum. Masyarakat memiliki peran penting untuk ikut mengawasi agar anggaran benar-benar digunakan sesuai perencanaan dan ketentuan.
Jika anggaran sudah dicairkan, umumkan. Jika kegiatan sudah dilaksanakan, tunjukkan hasilnya. Jika anggaran belum cair, jelaskan statusnya secara terbuka.
Jangan sampai anggaran yang seharusnya menjadi instrumen pembangunan dan kesejahteraan masyarakat justru menimbulkan ketidakpercayaan akibat minimnya transparansi.
CNEWS menegaskan bahwa keterbukaan informasi dan akuntabilitas Dana Desa merupakan kepentingan publik yang harus dikawal bersama. Redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Dinas PMD Kabupaten Serdang Bedagai, pihak kecamatan, maupun kepala desa terkait agar persoalan ini terang berdasarkan fakta dan data. (Ek)
JANGAN BIARKAN UANG RAKYAT BERJALAN TANPA PENGAWASAN RAKYAT!
CNEWS MENGGALI INFORMASI BERSAMA RAKYAT.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar