Nidia Candra, SH: Niat Mengundurkan Diri Tidak Otomatis Mengakhiri Jabatan, Mekanisme Pemberhentian Wapres Harus Berpijak pada Konstitusi

Nidia Candra, SH: Niat Mengundurkan Diri Tidak Otomatis Mengakhiri Jabatan, Mekanisme Pemberhentian Wapres Harus Berpijak pada Konstitusi

CNEWS | NASIONAL – Wacana mengenai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang disebut menghadap Presiden Prabowo Subianto untuk menyampaikan niat mengundurkan diri dari jabatannya menjadi perhatian publik dan memantik perdebatan politik serta hukum di tingkat nasional.

Fenomena tersebut mendapat perhatian Nidia Candra, SH, Praktisi Hukum P-ANHAZ Kalimantan Barat. Ia menilai, persoalan ini perlu dicermati secara objektif melalui perspektif hukum tata negara dan dinamika politik nasional, bukan sekadar ditarik menjadi kesimpulan bahwa pengunduran diri telah terjadi.

Menurut Nidia, sepanjang yang disampaikan masih berupa niat, pembicaraan, atau permintaan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto, hal tersebut belum dapat dipandang sebagai tindakan hukum pengunduran diri yang telah selesai dan menimbulkan akibat konstitusional.

"Harus dibedakan antara niat politik, komunikasi dengan Presiden, dan tindakan hukum pengunduran diri. Ketiganya memiliki konsekuensi yang berbeda. Selama belum ada proses formal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak tepat menyatakan jabatan Wakil Presiden telah berakhir," demikian pandangan Nidia.

LEGALITAS PENDIDIKAN DAN PERSOALAN KONSTITUSIONAL

Nidia juga menyoroti persoalan legalitas pendidikan Gibran, khususnya terkait Surat Keterangan Penyetaraan Pendidikan yang disebut diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikbud dengan Nomor 9149/D.Dl/Ks/2019.

Menurutnya, persoalan tersebut masih harus dilihat berdasarkan dokumen resmi, kewenangan lembaga penerbit, ketentuan persyaratan pencalonan, serta putusan pengadilan yang relevan.

Upaya memperjuangkan keabsahan dokumen pendidikan merupakan persoalan hukum tersendiri yang tidak boleh serta-merta dicampuradukkan dengan mekanisme pemberhentian Wakil Presiden.

Dengan demikian, publik perlu memperoleh kejelasan mengenai status dokumen, ruang lingkup putusan pengadilan, serta akibat hukum yang benar-benar telah ditetapkan.

HAK ANGKET DPR DAN JALUR KONSTITUSIONAL PEMAKZULAN

Di sisi politik, Nidia menyoroti wacana penggunaan hak angket maupun hak menyatakan pendapat di DPR RI dalam merespons persoalan yang dikaitkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 742 K/TUN/2026.

Ia mengingatkan bahwa hak angket dan hak menyatakan pendapat merupakan instrumen pengawasan serta fungsi konstitusional DPR. Namun, penggunaannya tidak otomatis berujung pada pemberhentian Wakil Presiden.

Pasal 7A UUD 1945 mengatur bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh MPR atas usul DPR apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.

Sementara itu, Pasal 7B UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian tersebut melalui proses konstitusional yang melibatkan DPR, Mahkamah Konstitusi, dan MPR.

Dalam mekanisme itu, DPR harus terlebih dahulu menyampaikan pendapat mengenai dugaan pelanggaran kepada Mahkamah Konstitusi. Pengajuan tersebut harus memenuhi persyaratan dukungan sekurang-kurangnya dua pertiga anggota DPR yang hadir dalam sidang paripurna yang dihadiri sekurang-kurangnya dua pertiga dari seluruh anggota DPR.

Mahkamah Konstitusi kemudian wajib memeriksa, mengadili, dan memutus pendapat DPR tersebut paling lama 90 hari setelah permintaan diterima.

Apabila Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa dugaan pelanggaran terbukti atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi persyaratan jabatan, DPR dapat meneruskan usul pemberhentian kepada MPR untuk diputuskan melalui sidang paripurna sesuai ketentuan konstitusi.

Dengan demikian, pemberhentian Wakil Presiden bukan keputusan sepihak DPR, bukan pula sesuatu yang dapat terjadi hanya karena tekanan politik atau perdebatan di ruang publik.

PERLAWANAN PIHAK KETIGA: APAKAH GIBRAN MEMILIKI RUANG HUKUM?

Dalam perspektif hukum administrasi negara, Nidia turut menyoroti kemungkinan penggunaan mekanisme perlawanan pihak ketiga atau derden verzet apabila terdapat putusan PTUN berkekuatan hukum tetap yang berdampak langsung terhadap kepentingan hukum seseorang yang tidak pernah menjadi pihak dalam perkara.

Menurutnya, mekanisme tersebut dapat menjadi salah satu jalur hukum yang perlu dikaji apabila persyaratan undang-undangnya terpenuhi.

Dalam hukum acara PTUN, perlawanan pihak ketiga terhadap pelaksanaan putusan diatur dalam Pasal 118 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara beserta perubahan-perubahannya.

Ketentuan tersebut pada prinsipnya memberikan ruang kepada pihak ketiga yang belum pernah ikut serta atau diikutsertakan dalam pemeriksaan perkara dan merasa kepentingannya dirugikan oleh pelaksanaan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap untuk mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama.

Namun, mekanisme ini bukan jalan otomatis untuk membatalkan putusan pengadilan. Perlawanan juga tidak dengan sendirinya menangguhkan pelaksanaan putusan. Penundaan hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan dan pertimbangan hukum yang dibenarkan.

Nidia berpandangan, apabila Gibran memang memiliki kepentingan hukum langsung yang terdampak oleh pelaksanaan putusan PTUN, kemungkinan penggunaan mekanisme tersebut patut dikaji secara cermat. Akan tetapi, kedudukan hukum atau legal standing, objek putusan, serta hubungan langsung antara putusan dan kepentingan pihak ketiga harus dibuktikan terlebih dahulu.

PERLINDUNGAN HUKUM BUKAN ALAT MENGHINDARI PUTUSAN

Nidia juga mengaitkan persoalan tersebut dengan pemikiran Philipus M. Hadjon mengenai perlindungan hukum preventif dan represif.

Perlindungan hukum preventif memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan keberatan sebelum suatu keputusan pemerintah ditetapkan. Sementara perlindungan hukum represif memberikan ruang penyelesaian sengketa melalui mekanisme peradilan.

Dalam kerangka tersebut, upaya hukum seperti banding, kasasi, peninjauan kembali, maupun perlawanan pihak ketiga memiliki karakter dan persyaratan masing-masing.

Karena itu, setiap upaya hukum harus digunakan berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukan sekadar dijadikan instrumen untuk menghindari konsekuensi putusan pengadilan.

PUBLIK MENUNGGU KEJELASAN, KONSTITUSI HARUS MENJADI PANGKAL KEPUTUSAN

Menurut Nidia Candra, SH, fenomena yang melibatkan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak boleh hanya dipandang sebagai drama politik antara elite kekuasaan. Persoalan ini menyangkut kepastian hukum, legitimasi jabatan publik, kewenangan lembaga negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap konstitusi.

"Negara hukum tidak boleh berjalan berdasarkan asumsi, tekanan politik, ataupun kepentingan kelompok. Semua pihak harus tunduk pada konstitusi dan putusan pengadilan yang berlaku. Jika ada persoalan hukum, selesaikan melalui jalur hukum. Jika ada persoalan politik, gunakan mekanisme konstitusional," tegas Nidia.

Ia menilai, masyarakat berhak memperoleh penjelasan yang transparan mengenai status persoalan hukum yang berkembang, termasuk legalitas dokumen pendidikan dan implikasi putusan pengadilan yang menjadi perhatian publik.

Pada akhirnya, niat mengundurkan diri, proses hukum terkait persyaratan jabatan, dan mekanisme pemakzulan merupakan tiga persoalan berbeda yang tidak boleh dicampuradukkan.

Konstitusi bukan alat tawar-menawar politik. Jabatan publik bukan ruang untuk menghindari pertanggungjawaban, dan proses hukum harus berjalan tanpa diskriminasi.

NIDIA CANDRA, SH Praktisi Hukum P-ANHAZ Kalimantan Barat

Reporter: AMIR NUR HAMZAH