CNEWS, BOGOR – Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Bogor (GMPB) melontarkan kritik keras terhadap pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan dan Jembatan Situ Nanggerang di Kabupaten Bogor. GMPB mendesak Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Bogor membuka transparansi dokumen teknis, spesifikasi pekerjaan, nilai kontrak, hingga rincian anggaran kedua proyek tersebut.
Sorotan tajam diarahkan pada dugaan pemanfaatan kembali abutmen atau struktur penyangga jembatan lama di proyek Jembatan Kali Pesanggrahan. GMPB menilai, penggunaan struktur lama untuk menopang konstruksi baru tidak boleh dilakukan tanpa kajian teknis yang terukur, pengujian kelayakan, serta pembuktian atas kekuatan struktur dan pondasi.
Ketua GMPB, M. Ikbal, menegaskan bahwa proyek infrastruktur yang dibiayai uang negara tidak boleh sekadar mengejar penyelesaian pekerjaan maupun penyerapan anggaran, tetapi harus menjamin kualitas konstruksi dan keselamatan masyarakat.
“Jangan sampai pembangunan infrastruktur hanya mengejar penyerapan anggaran, tetapi mengabaikan kualitas dan keselamatan masyarakat. Kami mempertanyakan secara serius pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan, khususnya terkait penggunaan abutmen atau penyangga jembatan lama yang diduga kembali dimanfaatkan untuk menopang konstruksi lantai jembatan baru,” tegas M. Ikbal.
Menurut GMPB, struktur abutmen lama yang telah berdiri sebelum pembangunan saat ini harus diperiksa secara menyeluruh. Pemeriksaan tersebut perlu mencakup kondisi struktur, kekuatan material, pondasi, hingga kapasitas menahan beban konstruksi baru sesuai standar teknis yang berlaku.
GMPB mendesak Dinas PU Kabupaten Bogor menunjukkan hasil kajian teknis dan uji kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika memang struktur lama digunakan kembali, dasar keputusan tersebut harus terbuka dan dapat diuji secara profesional.
“Jangan hanya berdasarkan asumsi bahwa struktur tersebut masih layak digunakan. Harus ada bukti ilmiah dan hasil pemeriksaan yang jelas. Kami tidak ingin ada risiko pergeseran pondasi, kerusakan struktur, bahkan potensi kegagalan konstruksi yang dapat mengancam keselamatan masyarakat,” lanjutnya.
TRANSPARANSI ANGGARAN JANGAN HANYA DI ATAS KERTAS
GMPB juga mempertanyakan aspek efisiensi dan akuntabilitas anggaran pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan. Pemanfaatan struktur lama, apabila benar dilakukan, harus disertai penjelasan mengenai perhitungan teknis, volume pekerjaan, spesifikasi material, serta komponen anggaran yang menjadi dasar pelaksanaan proyek.
Menurut GMPB, keterbukaan informasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan kewajiban dalam tata kelola pembangunan yang menggunakan keuangan negara.
“Publik berhak mengetahui bagaimana uang negara digunakan. Kami ingin memastikan tidak ada pemborosan anggaran dan seluruh pekerjaan benar-benar sesuai dengan spesifikasi serta nilai kontrak,” ungkap M. Ikbal.
GMPB meminta Dinas PU tidak menghindar dari kritik dan tuntutan transparansi, terutama ketika proyek infrastruktur menyangkut kepentingan publik, keselamatan pengguna jalan, serta pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
JEMBATAN SITU NANGGERANG: GMPB DESAK AUDIT DAN EVALUASI PROGRES
Selain Jembatan Kali Pesanggrahan, pembangunan Jembatan Situ Nanggerang turut menjadi perhatian serius GMPB. Organisasi mahasiswa dan pemuda ini mendesak pemeriksaan terhadap kesesuaian nilai kontrak, progres fisik, volume pekerjaan, serta realisasi pelaksanaan di lapangan.
GMPB menilai pengawasan harus dilakukan secara serius dan terukur agar proyek tidak berujung pada keterlambatan, pekerjaan tidak sesuai spesifikasi, maupun kegagalan memenuhi target penyelesaian dalam tahun anggaran berjalan.
“Kami juga mendesak agar pembangunan Jembatan Situ Nanggerang mendapatkan pengawasan serius. Jangan sampai pekerjaan ini mengalami keterlambatan, mangkrak, atau tidak selesai sesuai batas waktu kontrak pada tahun anggaran berjalan. Ini menyangkut kepentingan masyarakat yang membutuhkan infrastruktur tersebut,” tegas M. Ikbal.
GMPB meminta pihak berwenang melakukan evaluasi dan pemeriksaan apabila ditemukan indikasi ketidaksesuaian antara perencanaan, kontrak, progres pekerjaan, dan realisasi fisik di lapangan.
KOMISI III DPRD KABUPATEN BOGOR DIMINTA JANGAN TUTUP MATA
GMPB turut mendesak Komisi III DPRD Kabupaten Bogor agar menjalankan fungsi pengawasan secara maksimal terhadap kedua pembangunan jembatan tersebut. Pengawasan, menurut GMPB, tidak cukup sebatas pemeriksaan dokumen di meja, tetapi perlu disertai peninjauan langsung ke lokasi pekerjaan.
“Komisi III DPRD Kabupaten Bogor harus hadir menjalankan fungsi pengawasannya. Jangan hanya melakukan pengawasan secara administratif, tetapi turun langsung melihat kondisi pekerjaan di lapangan. Jika ditemukan ketidaksesuaian, harus ada langkah evaluasi dan tindak lanjut yang nyata,” tandasnya.
GMPB juga meminta pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Kepala Bidang PJJ Dinas PU Kabupaten Bogor yang disebut dalam tuntutan organisasi terkait perannya sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), termasuk penelusuran tanggung jawab, kewenangan, serta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek sesuai ketentuan.
GMPB SIAP GELAR AKSI, TUJUH TUNTUTAN DIBAWA KE DINAS PU
Sebagai bentuk kontrol sosial terhadap penyelenggaraan pembangunan daerah, GMPB menyatakan siap menyampaikan aspirasi melalui aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas PU Kabupaten Bogor.
Adapun tujuh tuntutan GMPB meliputi:
Mendesak Dinas PU Kabupaten Bogor membuka dokumen kajian teknis pembangunan Jembatan Kali Pesanggrahan.
Mendesak uji laboratorium dan pemeriksaan kelayakan teknis terhadap abutmen lama Jembatan Kali Pesanggrahan.
Menuntut transparansi nilai kontrak, rincian anggaran, spesifikasi teknis, dan volume pekerjaan kedua jembatan.
Mendesak audit anggaran serta evaluasi progres pembangunan Jembatan Situ Nanggerang.
Mendesak Komisi III DPRD Kabupaten Bogor meningkatkan pengawasan langsung terhadap kedua proyek.
Meminta pertanggungjawaban pihak terkait apabila ditemukan ketidaksesuaian spesifikasi, kelalaian, atau indikasi penyimpangan berdasarkan hasil pemeriksaan.
Mendesak pemeriksaan dan klarifikasi terhadap Kepala Bidang PJJ Dinas PU Kabupaten Bogor yang disebut sebagai PPK, terkait tanggung jawab dan pengawasan pelaksanaan proyek.
Menutup pernyataannya, M. Ikbal menegaskan bahwa GMPB bukan pihak yang ingin menghambat pembangunan. Sebaliknya, GMPB mengaku hadir untuk memastikan pembangunan berjalan sesuai ketentuan, transparan, berkualitas, dan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Jangan alergi terhadap kritik dan pengawasan. Kami hadir bukan untuk menghambat pembangunan, tetapi memastikan pembangunan berjalan dengan benar. Infrastruktur dibangun menggunakan uang rakyat, maka rakyat berhak mengetahui kualitas dan pertanggungjawabannya. Jangan sampai jembatan dibangun, anggaran dihabiskan, tetapi persoalan keselamatan dan kualitas justru diabaikan,” pungkas M. Ikbal.
( AJB)

Tidak ada komentar:
Posting Komentar