CNEWS | Jakarta – Penggunaan anggaran negara sebesar Rp14,69 miliar untuk jasa influencer pemerintah yang dikaitkan dengan perusahaan Raffi Ahmad menuai sorotan dan memunculkan pertanyaan serius di tengah masyarakat. Sejumlah kalangan mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menelusuri penggunaan anggaran tersebut, termasuk proses pengadaan, dasar kontrak, hingga pihak-pihak yang memperoleh manfaat dari proyek itu.
Desakan tersebut disampaikan aktivis antikorupsi Yerry Basri Mak, SH, MH, kepada media CNEWS. Ia meminta KPK tidak tinggal diam dan segera melakukan penelaahan serta pemeriksaan apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran tersebut.
Yerry menilai, persoalan ini harus menjadi perhatian serius karena pemerintah selama ini menggaungkan kebijakan efisiensi anggaran. Di sisi lain, masyarakat masih menghadapi tekanan ekonomi, kemiskinan, kesulitan memenuhi kebutuhan pokok, serta berbagai persoalan sosial dan lingkungan.
"Uang Rp14,69 miliar itu merupakan uang negara yang bersumber dari pajak rakyat. Ketika masyarakat diminta berhemat dan pemerintah berbicara tentang efisiensi, penggunaan anggaran sebesar itu untuk jasa promosi melalui influencer harus dijelaskan secara terbuka. Apa urgensinya, apa manfaatnya, dan siapa yang bertanggung jawab?" tegas Yerry.
Menurutnya, pemerintah wajib memberikan penjelasan kepada publik mengenai manfaat konkret kegiatan promosi tersebut. Jangan sampai anggaran yang seharusnya digunakan secara efektif untuk kepentingan masyarakat justru menimbulkan pertanyaan akibat minimnya transparansi.
SOROTAN POTENSI KONFLIK KEPENTINGAN
Yerry juga mempertanyakan hubungan antara posisi Raffi Ahmad sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni dengan perusahaan yang disebut menerima pekerjaan jasa promosi dari kementerian pemerintah.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diperiksa secara objektif untuk memastikan tidak terdapat konflik kepentingan, penyalahgunaan kewenangan, maupun praktik pengadaan yang bertentangan dengan ketentuan hukum.
"Raffi Ahmad bukan hanya dikenal sebagai figur publik dan artis, tetapi juga memegang jabatan sebagai Utusan Khusus Presiden. Karena itu, apabila terdapat perusahaan yang terafiliasi dengannya memperoleh kontrak dari instansi pemerintah, prosesnya harus benar-benar transparan dan dapat diuji secara hukum," ujarnya.
Ia mempertanyakan bagaimana proses pemilihan penyedia dilakukan, apakah seluruh persyaratan pengadaan telah dipenuhi, bagaimana penetapan nilai kontraknya, serta apakah terdapat mekanisme pengawasan untuk mencegah konflik kepentingan.
Yerry menegaskan bahwa sorotan ini bukan berarti seseorang telah terbukti melakukan tindak pidana. Namun, besarnya nilai anggaran dan adanya hubungan yang perlu diklarifikasi antara jabatan publik dengan kepentingan perusahaan menjadi alasan penting bagi aparat pengawas untuk melakukan penelusuran.
KPK DIMINTA TURUN TANGAN, JANGAN BIARKAN PUBLIK BERTANYA-TANYA
Atas persoalan tersebut, Yerry secara tegas mendesak KPK agar segera melakukan telaah terhadap proyek jasa influencer senilai Rp14,69 miliar itu.
Ia meminta KPK memeriksa dokumen kontrak, proses tender atau pengadaan, aliran pembayaran, laporan hasil pekerjaan, serta pihak-pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan.
"Kami mendesak KPK segera memanggil dan meminta klarifikasi Raffi Ahmad terkait persoalan anggaran Rp14,69 miliar tersebut, apabila hasil penelusuran awal menunjukkan adanya keterkaitan dan dasar pemeriksaan. Jangan sampai uang rakyat menjadi persoalan yang tidak pernah dijelaskan secara terang kepada masyarakat," tegasnya.
Yerry juga meminta kementerian terkait membuka informasi mengenai tujuan kegiatan, rincian pekerjaan, perusahaan pelaksana, hasil promosi, serta ukuran keberhasilan penggunaan anggaran tersebut.
Menurutnya, jabatan publik harus dijalankan dengan menjunjung tinggi transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan masyarakat. Setiap penggunaan APBN wajib dapat dipertanggungjawabkan, tanpa memandang siapa pihak yang terlibat.
UANG RAKYAT HARUS DIPERTANGGUNGJAWABKAN!
"Rakyat terus diminta berhemat, sementara penggunaan uang negara bernilai miliaran rupiah untuk promosi pemerintah justru menimbulkan pertanyaan. Jangan sampai muncul kesan bahwa beban efisiensi hanya dirasakan masyarakat kecil, sedangkan penggunaan anggaran untuk kepentingan tertentu luput dari pengawasan," pungkas Yerry.
CNEWS menegaskan bahwa klarifikasi dari Raffi Ahmad, perusahaan terkait, dan kementerian yang melaksanakan pengadaan tetap diperlukan agar pemberitaan berimbang. Penelusuran aparat penegak hukum juga penting untuk memastikan apakah penggunaan anggaran tersebut telah sesuai aturan atau justru mengandung persoalan hukum yang harus ditindaklanjuti. ( Tim/ YBM)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar