CNEWS | MEDAN --- Direktorat Reserse Perlindungan Perempuan dan Anak serta Pemberantasan Perdagangan Orang (Ditres PPA dan PPO) Polda Sumatera Utara berhasil membongkar dua sindikat penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ilegal tujuan Malaysia. Sebanyak empat tersangka diamankan dan 11 calon korban berhasil diselamatkan dari jerat perdagangan manusia.
Pengungkapan kasus tersebut disampaikan langsung oleh Dirres PPA dan PPO Polda Sumut Kombes Pol Kristinatara Wahyuningrum, S.I.K. dalam konferensi pers di Mapolda Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan, Rabu (11/11/2026).
Kombes Kristinatara menjelaskan, dua jaringan yang dibongkar tersebut menggunakan modus operandi berbeda untuk mengelabui petugas. Jaringan pertama menyamarkan keberangkatan PMI sebagai wisatawan melalui jalur resmi, sementara jaringan kedua menggunakan jalur laut ilegal menggunakan kapal tongkang.
Pada kasus pertama, tim Subdit IV PPA dan PPO melakukan penangkapan terhadap dua tersangka masing-masing berinisial S alias R (40) tahun, dan ES (41) tahun, di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Keduanya diduga berperan sebagai perekrut dan pengatur keberangkatan calon PMI.
Dari hasil penyelidikan, kedua tersangka merekrut warga dari pedesaan dengan iming-iming gaji besar di Malaysia, kemudian mengatur pemberangkatan melalui Pelabuhan Tanjung Balai dengan dokumen wisatawan agar tidak terdeteksi sebagai pekerja migran.
Sementara pada kasus kedua, polisi mengamankan dua tersangka lainnya yakni S.B. alias Pak H (57)tahun, dan M.D.T. (43) tahun. yang diketahui berprofesi sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) di wilayah Kabupaten Asahan.
Kedua tersangka di Asahan tersebut diduga mengatur secara sistematis mulai dari proses perekrutan, penampungan calon PMI di rumah penampungan ilegal, hingga pemberangkatan melalui jalur laut tidak resmi menuju Malaysia.
Kombes Pol Kristinatara mengungkapkan, modus laut ilegal yang digunakan sangat membahayakan keselamatan korban. Para calon PMI diberangkatkan menggunakan kapal tongkang barang tanpa dilengkapi alat keselamatan dan tanpa perlindungan hukum sama sekali.
Dalam pengungkapan tersebut, polisi berhasil menyelamatkan 11 orang calon Pekerja Migran Indonesia yang terdiri dari laki-laki dan perempuan yang berasal dari berbagai daerah di Sumatera Utara dan akan diberangkatkan secara ilegal.
"Para korban ini tidak memiliki dokumen ketenagakerjaan resmi, tidak mengikuti pelatihan, dan tidak terdaftar di BP2MI. Mereka sangat rentan menjadi korban eksploitasi, kekerasan, bahkan perdagangan orang di negara tujuan," tegas Kombes Kristinatara.
Dari tangan para tersangka, penyidik menyita sejumlah barang bukti berupa 2 unit mobil yang digunakan untuk mengangkut korban, 9 unit telepon genggam yang digunakan untuk komunikasi dan transaksi, serta uang tunai sebesar Rp8,6 juta hasil kejahatan.
Atas perbuatannya, para tersangka dipersangkakan melanggar Pasal 81 Jo Pasal 83 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia serta Pasal 2, Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Dengan ancaman hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun dan denda hingga Rp1 miliar. Saat ini penyidik masih melakukan pengembangan untuk memburu aktor lain yang diduga sebagai penampung dan pengguna jasa di Malaysia.
Polda Sumut menegaskan tidak akan memberikan toleransi terhadap segala bentuk eksploitasi dan perdagangan manusia. Masyarakat diimbau untuk tidak tergiur bujuk rayu calo dan menggunakan jalur resmi yang telah disiapkan pemerintah melalui Dinas Ketenagakerjaan dan BP2MI.
Polda Sumut juga membuka layanan pengaduan 24 jam bagi masyarakat yang mengetahui adanya praktik penempatan PMI ilegal agar dapat segera ditindaklanjuti demi melindungi warga negara dari jeratan sindikat internasional.
Masyarakat yang ingin bekerja ke luar negeri diminta memastikan memiliki kontrak kerja resmi, visa kerja, dan terdaftar secara legal agar mendapatkan perlindungan hukum penuh dari negara, baik selama di dalam negeri maupun di negara penempatan. (HCN7)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar