CNEWS | KUPANG – Kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual yang menyeret nama Bupati Kupang, Yosef Lede, terhadap seorang mahasiswi berinisial RWM (21), menuai sorotan dan desakan dari berbagai kalangan.
Aktivis Yerry Basri Mak, S.H., M.H., mendesak Menteri Dalam Negeri (Mendagri) mengambil langkah tegas dengan melakukan evaluasi terhadap jabatan Bupati Kupang. Apabila dugaan tindak pidana tersebut terbukti melalui proses hukum, ia meminta pemerintah mempertimbangkan pemberhentian Yosef Lede dari jabatannya.
Kepada media CNEWS, Yerry Basri Mak menyampaikan keprihatinan mendalam atas dugaan peristiwa yang dilaporkan korban ke Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).
Menurut informasi dalam laporan yang diberitakan sejumlah media, dugaan kekerasan seksual tersebut terjadi di rumah jabatan Bupati Kupang. Korban mengaku mengalami pemerkosaan sebanyak dua kali.
Dalam kronologi yang tercantum pada laporan polisi, terdapat pula dugaan pemberian uang sebesar Rp3 juta kepada korban setelah peristiwa tersebut. Seluruh keterangan itu masih harus diuji dan dibuktikan melalui penyidikan kepolisian.
YERRY: JANGAN ADA PEJABAT YANG KEBAL HUKUM
Yerry menegaskan, jabatan publik bukanlah tameng untuk menghindari pertanggungjawaban hukum.
"Apabila dugaan tersebut benar dan terbukti melalui proses hukum, ini merupakan persoalan yang sangat serius. Tidak boleh ada perlakuan istimewa hanya karena seseorang menduduki jabatan kepala daerah. Hukum harus berlaku sama terhadap siapa pun," tegas Yerry.
Ia juga meminta Polda NTT mengusut perkara tersebut secara profesional, transparan, independen, dan tanpa intervensi kekuasaan.
Menurutnya, penyidik harus memberikan perhatian khusus terhadap perlindungan korban, pemeriksaan saksi, pengumpulan alat bukti, serta memastikan korban mendapatkan pendampingan dan perlindungan hukum.
MENDAGRI DIMINTA TURUN TANGAN, PENANGANAN HUKUM JANGAN DIINTERVENSI
Selain mendesak Polda NTT mempercepat pengungkapan perkara berdasarkan ketentuan hukum, Yerry meminta Mendagri melakukan evaluasi administratif sesuai kewenangannya terhadap Bupati Kupang.
Ia menilai, apabila dugaan tersebut terbukti, persoalan ini tidak hanya menyangkut pertanggungjawaban pidana, tetapi juga menyangkut integritas dan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah.
"Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Kami meminta Mendagri tidak menutup mata. Jika terbukti bersalah, harus ada tindakan tegas sesuai peraturan perundang-undangan, termasuk pemberhentian dari jabatan Bupati Kupang," ujarnya.
CNEWS: KAWAL KASUS HINGGA TUNTAS
Berdasarkan pemberitaan media nasional, Polda NTT telah menerima laporan dengan Nomor LP/B/404/XI/2026/SPKT/Polda NTT dan menindaklanjutinya melalui penyelidikan oleh Direktorat PPA dan PPO. Penyidik juga telah melakukan pemeriksaan awal terhadap korban dan sejumlah saksi serta mengajukan permintaan visum et repertum.
Komnas HAM turut melakukan pemantauan dan meminta keterangan sejumlah pihak terkait perkara tersebut.
Publik memandang bahwa pengungkapan kasus ini harus mengedepankan transparansi, perlindungan korban, penghormatan terhadap asas praduga tak bersalah, serta kepastian hukum.
Pesan tegas Yerry Basri Mak: jabatan adalah amanah, bukan kekebalan hukum. Jika terbukti melakukan tindak pidana, siapa pun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. ( Tim/YBM )

Tidak ada komentar:
Posting Komentar