CNEWS | MEDAN, SUMATERA UTARA – Isu dugaan ketidakwajaran pengadaan water meter atau meteran air Perumda Tirtanadi Sumatera Utara senilai Rp29 miliar, yang dikaitkan dengan pemberitaan mengenai temuan pemeriksaan BPK sebesar Rp1,82 miliar untuk tahun anggaran 2022 hingga semester pertama 2023, kembali menjadi sorotan publik.
Persoalan ini mencuat setelah sebuah akun TikTok mengangkat pemberitaan berjudul "DPP HARI Desak Kejatisu Usut Temuan BPK Rp1,82 Miliar Atas Pengadaan Meteran Air Rp29 Miliar."
Menanggapi informasi tersebut, Kepala Satuan Pengawas Intern (Ka.SPI) Perumda Tirtanadi, Perdinan Ginting, SH, memberikan bantahan. Ia menegaskan bahwa persoalan yang dikaitkan dengan hasil pemeriksaan BPK pada periode tersebut telah ditindaklanjuti dan dinyatakan selesai sesuai rekomendasi.
"Anggaran 2022 dan 2023 pada semester pertama yang disampaikan di TikTok dianggap temuan BPK sudah selesai dan sudah dikembalikan oleh pihak penyedia," ujar Perdinan Ginting kepada wartawan, Rabu (11/11/2026).
Menurut Perdinan, selisih ketidakwajaran harga yang menjadi bagian dari pemeriksaan BPK telah dikembalikan oleh pihak penyedia ke kas Perumda Tirtanadi.
"Selisih ketidakwajaran harga dari pemeriksaan BPK sudah dikembalikan oleh pihak penyedia ke kas Tirtanadi. Makanya, hasil akhir laporan pemeriksaan BPK menjadi selesai sesuai rekomendasi," tegasnya.
Ia juga menyebut bahwa perkembangan tindak lanjut hasil pemeriksaan tersebut dapat ditelusuri melalui aplikasi Sistem Informasi Pemantauan Tindak Lanjut (SIPTL) BPK RI Perwakilan Provinsi Sumatera Utara.
Perdinan menegaskan, pihaknya terbuka dalam memberikan penjelasan kepada masyarakat agar informasi yang berkembang tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Ia mengimbau masyarakat agar tidak langsung mempercayai informasi yang beredar di media sosial sebelum memeriksa kebenaran dan sumber dokumen yang mendasarinya.
LP3SU APRESIASI SPI, NAMUN TRANSPARANSI HARUS DIBUKTIKAN
Di tempat terpisah, Ketua Umum Lembaga Pemantau Pemilu dan Pemerintahan Sumatera Utara (LP3SU), Salfimi Umar, menyambut baik penjelasan SPI Perumda Tirtanadi terkait tindak lanjut pemeriksaan BPK.
Menurut Salfimi, berdasarkan informasi yang diketahuinya, SPI Perumda Tirtanadi selama ini telah melakukan pengawasan dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan BPK hingga berstatus selesai sesuai rekomendasi.
"Selama yang kami ketahui, SPI Perumda Tirtanadi setiap laporan pemeriksaan akhir BPK tetap menjadi selesai dan sesuai rekomendasi. Ini membuktikan kinerja SPI berjalan baik," ungkap Salfimi Umar.
Meski demikian, persoalan pengadaan barang dan jasa yang menggunakan anggaran perusahaan daerah tidak cukup diselesaikan melalui pernyataan atau klarifikasi lisan. Dokumen pemeriksaan, bukti pengembalian uang, serta kesesuaian pelaksanaan rekomendasi harus dapat diuji secara objektif.
STATUS SELESAI BUKAN ALASAN MENUTUP KRITIK PUBLIK
Publik menilai, polemik ini harus dijawab melalui transparansi dokumen, bukan sekadar perang pernyataan di media sosial.
Ada sejumlah hal mendasar yang patut memperoleh kejelasan:
Berapa nilai pasti ketidakwajaran harga yang ditemukan dalam pemeriksaan BPK?
Kapan pihak penyedia mengembalikan uang tersebut dan berapa nilai yang telah masuk ke kas Perumda Tirtanadi?
Apakah bukti pengembalian dan dokumen tindak lanjut rekomendasi BPK dapat dibuka kepada publik?
Apakah status selesai dalam aplikasi SIPTL mencakup seluruh rekomendasi yang berkaitan dengan pengadaan water meter tahun anggaran 2022 dan semester pertama 2023?
Apakah pemeriksaan tersebut juga telah memastikan tidak terdapat persoalan lain dalam proses pengadaan, mulai dari perencanaan, penetapan harga, pemilihan penyedia hingga penerimaan barang?
Perlu ditegaskan, status tindak lanjut rekomendasi BPK yang dinyatakan selesai tidak otomatis berarti seluruh aspek pengadaan telah dinyatakan bebas dari persoalan hukum. Pengembalian kerugian atau kelebihan pembayaran, penyelesaian administrasi, dan pertanggungjawaban apabila terdapat unsur pidana merupakan persoalan yang berbeda.
Karena itu, aparat penegak hukum (APH), termasuk Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, perlu bersikap profesional apabila terdapat laporan atau bukti awal yang memenuhi syarat untuk ditindaklanjuti. Sebaliknya, tidak boleh ada tuduhan pelanggaran hukum tanpa dasar bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
CNEWS: PUBLIK BERHAK TAHU, PENGELOLAAN UANG PERUSAHAAN DAERAH WAJIB TRANSPARAN
Perumda Tirtanadi merupakan perusahaan daerah yang memiliki tanggung jawab besar dalam memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Oleh sebab itu, setiap penggunaan anggaran, termasuk pengadaan meteran air bernilai puluhan miliar rupiah, harus dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka dan profesional.
Klarifikasi Ka.SPI patut dihargai sebagai hak memberikan penjelasan. Namun, keterbukaan tidak boleh berhenti pada pernyataan bahwa persoalan telah selesai. Bukti pengembalian, dokumen hasil pemeriksaan, serta status tindak lanjut rekomendasi perlu menjadi dasar untuk menjawab keraguan masyarakat.
Jangan jadikan status selesai sebagai tameng untuk menghindari pertanyaan publik. Sebaliknya, jangan pula menjadikan temuan pemeriksaan sebagai vonis sebelum seluruh fakta dan bukti diuji.
Publik mendorong Perumda Tirtanadi, BPK RI Perwakilan Sumatera Utara, dan aparat penegak hukum untuk memberikan kejelasan secara profesional, transparan, dan akuntabel.
Publik tidak membutuhkan perang opini. Publik membutuhkan bukti, kepastian, dan pertanggungjawaban. ( Ajib)
Menggali informasi Bersama Rakyat, Mengawal Transparansi dan Keadilan.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar